JEMBER – Sekitar 10 ribu warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Jember Maju (FMJM) turun ke jalan di Kabupaten Jember, Sabtu (20/6/2026). Mereka menyatakan dukungan terhadap program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun mendesak perbaikan tata kelola agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
Aksi damai tersebut mengawal tiga program unggulan pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Sekolah Rakyat. Massa menilai ketiga program itu berperan penting dalam mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Koordinator Lapangan FMJM, Agus Nur Yasin, mengatakan program-program tersebut selaras dengan amanat UUD 1945. Karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaannya berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Menurut Agus, Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan dampak luas bagi masyarakat. Hingga pertengahan Juni 2026, sebanyak 27.820 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di berbagai daerah.
Program tersebut juga menyerap sekitar 1,39 juta tenaga kerja. Selain itu, sebanyak 62,45 juta penerima manfaat telah terjangkau, mulai dari pelajar, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
"Program ini tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. MBG juga menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan usaha lokal," ujar Agus.
FMJM juga menyoroti perkembangan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Organisasi itu mencatat sebanyak 83.762 koperasi telah berbadan hukum dan 1.061 koperasi telah beroperasi.
Menurut Agus, program koperasi menjadi instrumen penting untuk menggerakkan ekonomi desa. Hingga saat ini, koperasi tersebut telah menyerap lebih dari 35 ribu tenaga kerja.
Di sektor pendidikan, FMJM menilai Program Sekolah Rakyat membuka akses pendidikan bagi keluarga miskin. Pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029.
Saat ini, sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah diresmikan. Program tersebut telah menjangkau sekitar 45 ribu siswa dari keluarga kurang mampu.
Meski memberikan dukungan penuh, FMJM meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Massa secara khusus menyoroti tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis.
Mereka meminta pengawasan diperkuat hingga tingkat dapur pelayanan atau SPPG. Langkah itu dinilai penting untuk menjaga transparansi, mencegah penyimpangan, dan memastikan kualitas layanan tetap terjaga.
Usai menyampaikan aspirasi, sejumlah perwakilan FMJM menemui Ketua DPRD Jember Ahmad Halim. Aspirasi tersebut diterima langsung dan akan menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah daerah.
Ahmad Halim mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap program pemerintah harus berjalan beriringan dengan fungsi pengawasan publik.
"Prinsipnya mereka mendukung Program Makan Bergizi Gratis. Namun mereka juga mengingatkan pentingnya evaluasi dan perbaikan tata kelola agar program berjalan efektif, bersih, dan transparan," katanya.
Ia menegaskan bahwa program unggulan pemerintah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menekan angka kemiskinan. Karena itu, pelaksanaannya harus dijaga agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dalam aksi tersebut, FMJM juga mengajak masyarakat menjaga persatuan bangsa. Mereka mengecam segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, dan upaya adu domba yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Aksi berlangsung aman dan tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Melalui aksi itu, FMJM menegaskan komitmennya mengawal program strategis pemerintah agar manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
